Kabar Baik, Wartawan Kini Tidak Bisa Lagi Dijerat Dengan UU ITE

MEMOonline.co.id, Jakarta- Dengan adanya pembaharuan kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers, wartawan tidak bisa lagi dijerat dengan UU ITE.

Komjen Pol Agus Adrianto mengingatkan seluruh pihak, “Bahwa produk jurnalistik yang diproduksi lewat mekanisme jurnalisme yang sah, dari perusahaan pers yang legal, tidak dapat dibawa ke ranah pidana,” ujar Wakapolri.

Wakapolri juga menjelaskan, Maka produk tersebut tidak dapat dijerat Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

"Untuk kasus yang memang dimunculkan adalah sesuatu hal yang benar (berita) wartawannya juga tidak boleh diproses, kalau memang berita itu benar bukan fitnah,” kata Wakapolri, Kamis 8/2/2024.

Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto mengatakan hal ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers,

“Kesepakatan yang diperbarui ini wajib dipatuhi oleh Kepolisian. Kesepakatan ini juga melindungi pemberitaan yang diproduksi oleh perusahaan pers yang diakui dewan pers. Kepolisian harus menggunakan mekanisme sengketa pers sesuai aturan yang ditetapkan Dewan Pers serta Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers. Kalau masih memungkinkan penegakan hukum itu menjadi pintu terakhir, tetapi setelah ditempuh klarifikasi, upaya mediasi para pihak, kalau sudah mentok baru diputuskan apakah penyelidikan dilanjutkan apa tidak,” kata Wakapolri.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, “Media sosial dan media massa siber adalah dua hal produk yang berbeda. Media sosial dibuat tanpa konfirmasi maupun klarifikasi. Adapun media massa siber sebaliknya.

Media perusahaan pers bisa dikonfirmasi maupun diminta klarifikasi apabila terjadi kekeliruan pemberitaan,” ujarnya.

Irjen pol Dedi Prasetyo mengatakan, “Bagi teman-teman media, semua produk yang dihasilkan dilindungi oleh undang-undang. Saat ini kecepatan informasi di media sosial bisa semua mencakup tanpa batas waktu dan wilayah. Cuma produk jurnalistik harus bisa dipertanggung jawabkan baik diklarifikasi maupun dikonfirmasi,” tuturnya.

Sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri periode 2021-2023, Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan, “Produk jurnalistik justru memberikan sosialisasi, edukasi dan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Inilah yang tidak dimiliki produk atau konten yang ada media sosial yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kepolisian juga berharap media bahu membahu memerangi konten berbau hoaxs apalagi ditahun politik seperti ini,” pungkas Dedi.

Penulis     :    redaksi

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 20/09/2024 - 09:09

57

Akhirnya ! Begal Payudara yang Meresahkan Masyarakat Jember Ditangkap

MEMOonline.co.id, Jember- Keresehan warga Jember khususnya kaum Hawa terjawab sudah ketika Polisi bergerak cepat mengamankan seorang yang diduga...

• 20/09/2024 - 08:55

315

Gegara Konflik Lahan, Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN II Pasongsongan Dihentikan Ahli Waris

MEMOonline.co.id, Sumenep- Proyek rehabilitasi gedung SMPN II Pasongsongan terpaksa dihentikan setelah ahli waris pemilik lahan, Taufik, melakukan...

• 20/09/2024 - 08:32

133

Terdakwa Kasus Persetubuhan anak Dibawah Umur Jalani Sidang Kedua

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan terdakwa Mistur warga Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, memasuki sidang...

• 19/09/2024 - 21:43

86

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Tawarkan Operasi Minimal Invasif Pertama di Madura untuk Tumor Gondok dan Payudara

MEMOonline.co.id, Sumenep- Poli Onkologi RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk...

• 19/09/2024 - 21:14

88

Melalui BKPSDM, Pemkab Sumenep Resmi Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui BKPSDM resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS tahun...