MEMOonline.co.id, Sumenep- Plt. Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam sidang paripurna DPRD setempat, Rabu (30/10/2024), sebagai respons atas pandangan fraksi terkait Raperda APBD 2025.
Menurut Dewi Khalifah, kinerja Pemkab Sumenep terus menunjukkan peningkatan, terbukti dari tujuh kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Hal ini, katanya, mengindikasikan komitmen kuat Pemkab dalam menjaga akuntabilitas keuangan.
Dalam indikator lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep meningkat dari 67,74 pada 2021, menjadi 69,13 di 2023.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berhasil ditekan, menjadikan Sumenep masuk tiga besar terendah di Jawa Timur, bahkan peringkat pertama dalam dua tahun terakhir.
Perekonomian Kabupaten Sumenep juga tumbuh pesat, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,35% pada 2023, tertinggi di Madura Raya dan lebih baik dari angka nasional serta provinsi.
Sejalan dengan itu, angka kemiskinan menurun dari 20,18% pada 2020 menjadi 17,78% pada 2024.
Pemkab juga melaporkan kenaikan nilai investasi dari Rp 1,13 triliun di 2021 menjadi Rp 2,1 triliun di 2023, serta peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dari 0,6855 di 2021 menjadi 0,7393 di 2023.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, berharap pembahasan Raperda APBD 2025 dapat menghasilkan dasar-dasar yang bermanfaat bagi tahapan selanjutnya antara bupati dan DPRD.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak