MEMOonline.co.id, Sumenep – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Tahun (WTP) yang diperoleh Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun ini, menjadi kebanggaan semua pihak.
Sebab selama beberapa tahun sebelumnya, Kabupaten yang ada di ujung timur pulau Madura ini, selalu mendapatkan predikat WDP.
Dan Predikat WTP itu diberikan BPK RI, setelah Timnya melakukan audit keuangan APBD tahun 2017.
Namun, keberhasilan tersebut bagi sebagian kalangan dianggap hal yang biasa. Karena predikat WTP tidak menjamin daerah terbebas dari persoalan administrasi keuangan atau korupsi.
”Kami apresiasi prestasi pemerintah tahun ini yang akhirnya lepas dari kutukan WDP. Tapi, di beberapa daerah WTP tidak otomatis bersih,” kata Nurus Salam, Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Senin (4/6/2018).
Oleh sebab itu, pihaknya menekankan agar perolehan opini WTP menjadi pemicu semangat bagi pemerintah Sumenep untuk benar-benar menciptakan pemerintahan yang good goverment.
”Jadi tantangannya ke depan, tidak hanya sekedar harus dipertahankan, tapi harus dibuktikan bahwa pemerintah benar-benar telah menyelengarakan pemerintahan yang perofesional dan akuntabel,” tegasnya.
Labih jauh legislator Gerindra ini juga meminta agar pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas, seperti masalah aset yang sampai saat ini masih banyak yang buram.
Sebagaimana diketahui, WTP diberikan BPK RI atas hasil audit yang diterbitkan atas laporan keuangan, yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Opini WTP atas audit keuangan Sumenep tahun 2017 dari BPK RI diterima langsung Bupati Sumenep A. Busyro Karim di Kantor BPK perwakilan Jawa Timur, Kamis, 31 Mei 2018.
“Keberhasilan opini WTP itu adalah bentuk ikhtiar dan kerja keras Pemkab Sumenep dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,’ kata A. Busyro Karim.
Mantan Ketua DPRD Sumenep ini mengapresiasi kinerja komponen Pemkab, dan menyatakan jika prestasi tersebut adalah buah dari komitmen semua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
“Diharapkan prestasi tersebut tidak membuat puas kalangan birokrasi Sumenep, karena mempertahankan prestasi tersebut jauh Iebih berat,” tukasnya. (Ita/diens)