Polemik Pengelolaan Perkebunan Kalijeruk Baru di Lumajang Memanas, Ada Oknum Pejabat Disebut - sebut Terlibat

MEMOonline.co.id, Lumajang- Polemik pengelolaan perkebunan PT Kalijeruk Baru di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, terus menjadi sorotan publik.

Salah satu isu utama adalah pengalihan fungsi lahan perkebunan menjadi lahan tebu, yang diduga kuat menabrak aturan.

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiani, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima data perizinan dan rekomendasi dari PT Kalijeruk Baru selaku pengelola. Data tersebut kini sedang dikaji oleh tim ahli yang ditunjuk DPRD.

“Kami bukan ahli, jadi tidak bisa langsung menyimpulkan. Kami tunggu kajian ahli, insyaAllah minggu ini hasilnya sudah keluar,” ujar Okta saat dikonfirmasi media, Selasa (15/7/2025).

Lebih lanjut, Okta menegaskan, jika hasil kajian menyatakan adanya pelanggaran, maka DPRD akan merekomendasikan penutupan aktivitas di perkebunan tersebut.

Bahkan sebelumnya, DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara aktivitas penebangan hingga seluruh tahapan evaluasi selesai.

Namun, situasi memanas setelah muncul dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat dalam skema sewa lahan tebu di wilayah perkebunan.

Sumber media menyebut, keterlibatan tersebut cukup sistematis dan rapi, seolah tak terendus adanya pelanggaran. Beberapa nama pejabat dan tokoh lokal pun disebut dalam informasi yang diperoleh.

Hal ini memperkuat pernyataan sejumlah warga yang menyebut bahwa penyewa lahan tebu berasal dari kalangan berduit atau para bos.

Mereka menduga hak-hak masyarakat kecil mulai tergerus oleh kepentingan segelintir elit.

Dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, oknum-oknum yang disebut belum memberikan respons hingga berita ini ditayangkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa dirinya telah menerima amanah dari salah satu pihak yang disebut-sebut dalam polemik ini.

“Saya hanya menyampaikan pesan, bahwa yang bersangkutan menegaskan tidak terlibat dalam urusan sewa lahan tebu,” kata pria yang akrab disapa Gus Taqim.

Pantauan media menunjukkan eskalasi situasi terus meningkat, terutama setelah warga mengadu ke DPRD menjelang agenda hearing.

Bahkan beredar video singkat yang memperlihatkan cekcok antarwarga di lokasi perkebunan.

Warga mendesak agar keterlibatan oknum dan tokoh-tokoh lokal dalam praktik sewa lahan tebu segera dibuka ke publik.

Mereka menjerit, menanti keadilan atas hak-haknya yang mulai terpinggirkan oleh praktik yang diduga menyimpang.

Penulis     :    Mas Her

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 16/07/2025 - 21:44

20

Dorong Perempuan Mandiri dan Kreatif, DWP Bappeda Sumenep Gelar Pelatihan Ecoprint

MEMOonline.co.id, Sumenep- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan...

• 16/07/2025 - 21:31

29

Nia Kurnia Fauzi Ajak Warga Sumenep Jadikan Ikan Laut sebagai Menu Wajib Keluarga

MEMOonline.co.id, Sumenep- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengajak masyarakat menjadikan ikan laut sebagai bagian dari...

• 16/07/2025 - 21:18

31

Festival Tete Masa: Harmoni Tradisi, Edukasi, dan Ekonomi Desa di Sumenep

MEMOonline.co.id, Sumenep- Festival Tete Masa yang digelar di Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, menjadi salah satu bentuk...

• 16/07/2025 - 16:52

50

Duh ! Maling Sapi yang Ditangkap Polres Lumajang Juga Terlibat Narkoba

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kepolisian Resor (Polres) Lumajang berhasil mengungkap kasus pencurian hewan ternak yang selama ini meresahkan warga. Dua...

• 15/07/2025 - 15:07

111

Di PHK Mendadak, Karyawan IM3 di Jember Keluhkan Ketidakjelasan Hak dan Alasan Pemecatan

MEMOonline.co.id, Jember- Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tiba-tiba terhadap dua karyawan IM3 di bawah naungan PT Mentari Komunikasi Sejahtera...