MEMOonline.co.id, Kota Batu - Belum tuntas masalah relokasi PKL dikawasan seputaran Alun-alun Kota Batu, kini timbul permasalahan baru. Sebab, relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditempatkan di Jalan Kartini, hal ini memicu konflik baru dengan pihak sopir mikrolet.
Buktinya, area seputaran kawasan Alun-alun Kota Batu mendadak di penuhi ratusan orang. Ratusan orang tersebut bukan berasal dari para Pedagang Kaki Lima (PKL). Tapi, mereka dari para sopir mikrolet jurusan Batu-Songgoriti (BS).
Mereka yang mengatasnamakan Aliansi Sopir Kota Batu (ASKB) ini, sengaja datang beramai-ramai ke kawasan Alun-alun Kota Batu, karena mendengar kabar bahwasanya hari ini Walikota Batu Dewanti Rumpoko bakal datang terkait dengan relokasi PKL.
Menurut Ismanu, selaku Ketua Aliansi Batu Songgoriti, kedatangan para sopir dengan 38 armada ini untuk menyuarakan dan memprotes keberadaan para pedagang yang direlokasi di jalur Batu-Songgoriti.
"Tujuan kami bersama teman-teman yang kesemuannya sopir ini, memang kita mendengar kabar kalau hari ini Ibu Dewanti bakal datang untuk relokasi PKL. Tujuan kita, hanya untuk menyampaikan keluh kesah semua. Mengapa Jalan Kartini, kok ditutup dijadikan tempat relokasi PKL, kami kan jadi tidak bisa lewat jalan ini," ungkap Ismanu, Kamis (26/7/2018).
Ismanu juga menambahkan, bahwa sejak dulu Jalan Kartini memang di khususkan untuk jalur mikrolet Batu Singgoriti.
"Kami kesini karna untuk membutuhkan solusi yang terbaik dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Batu. Jangan sampai pemerintah membenturkan kami (para sopir) dengan pihak PKL. Seharusnya, pemerintah harus bijak dalam merelokasi para pedagang, serta memikirkan dampak dari relokasinya. Kalau seperti ini kan, kita jadi berbenturan dengan PKL," imbuh Ismanu.
Hal senada juga ungkapkan Heri Junaedi, selaku ketua aliansi 9 jalur. Dirinya juga mengaku keberatan dengan kebijakan yang diberlakukan Pemkot Batu soal relokasi PKL yang di nilai tak sesuai dengan peruntukannya.
"Hari ini kita sengaja datang menunggu Ibu Dewanti, untuk menyampaikan aspirasi kami para sopir mikrolet. Kita keberatan sekali, soal adanya relokasi di Jalan Kartini. Sebab, dari dulu memang jalur yang dilalui mikrolet mas, tapi sekarang dijadikan relokasi PKL," tutur Heri Junaedi.
Lanjut Heri, semestinya Dinas Perhubungan dan pihak Pemerintah Kota Batu, harus tegas dengan aturan dan kebijakan yang diterapkan.
"Ya, Pemkot Batu harus tegas mas, dalam memutuskan dan memberikan solusi kepada para PKL, harus memikirkan juga dampaknya. Jangan asal main relokasi saja, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari relokasi tersebut. Seharusnya pemerintah jangan mau di atur-atur PKL, kalau pemerintah tidak tegas kita semua jadi terombang-ambing.
Sementara itu, Agus Supriyadi salah satu sopir mikrolet juga menyampaikan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah seharusnya bisa memberikan serta mengatasi permasalahan relokasi PKL, bukan malah menimbulkan permasalahan baru.
"Pemerintah seharusnya cerdas mas, terkait dengan kebijakan yang dilakukannya. Artinya, bukan malah setelah diberikan solusi kepada PKL, tapi kemudian muncul dampak yang ditimbulkan dari hasil relokasi tersebut. Kalau seperti ini kan, kita semua tidak bisa kerja, kita juga butuh mencari setoran sehari Rp. 10.000, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami," tandasnya. (Risma)