Soal Pendamping Desa Rangkap Jabatan, LBH-BK Sumenep Minta Pemerintah Tegas Berikan Sanksi

MEMOonline.co.id, Sumenep - Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Syafrawi, meminta pemerintah setempat tegas memberikan sanksi bagi pendamping dana desa, yang rangkap jabatan (dobel job). 

Sebab menurutnya, sesuai Petunjuk Tekhnis Operasi sebagaimana yang tercantum dalam standar operasional (SOP) pendamping dana desa tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Karena itu akan mengurangi profesionalisme kerja. 

Selain itu juga secara aturan tidak diperbolehkan seorang warga negara menerima tunjangan atau gaji dari sumber yang sama, yakni dari keuangan negara.

"Makanya harus ada tindakan tegas," kata Syafrawi, salah satu Advokat senior di Sumenep.

Dikatakan, belum diketahuinya pendamping desa yang rangkap jabatan itu menunjukan lemahnya sistem administrasi.

"Harusnya sejak awal sudah terditeksi," tegasnya. 

Sebelumnya sejumlah pendamping dana desa diduga banyak yang rangkap jabatan. Salah satunya merangkap sebagai guru sertifikasi, pendamping Program Infrastruktur Percepatan Pembangunan (Pisau) dan juga sebagai dosen disalah satu perguruan tinggi (PT) dan mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Selain itu juga terdapat sejumlah pendamping desa yang diduga merangkap sebagai pengawas disalah satu rumah sakit, serta sebagian pendamping desa yang tercatat dalam struktur salah satu partai politik.

Menanggapi hal itu Koordinator Kabupaten Pendamping Tenaga Ahli, R. Abd Rahman secara umum tanga pendamping dibawah Kemendesa PDTT tidak boleh dobel job.

Saat ini kata dia, sejumlah pendamping banyak yang mengajukan untuk mengundurkan diri sebagai pendamping desa. Baik karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD atau karena menjadi pendamping Pisau.

Bagi Pendamping Dana Desa yang mencalonkan Pileg 2019 harus resmi mengundurkan diri setelah masuk daftar caleg tetap (DCT).

"Banyak yang mengundurkan diri, Seperti Muhri dan Rasidi. Tapi sekarang tidak di Sumenep lagi, sudah di Gersik sehingga kami tidak punya kewenangan untuk mengintifikasi, biar Gersik mengintifikasi karena audah kena relokasi," tegasnya.

Sementara bagi pendamping dana desa yang merangkap sebagai guru sertifikasi, Rahman mengaku belum memiliki data valid.

"Makanya kami masih melakukan penyelidikan," jelasnya.

Oleh karen itu dirinya meminta apabila ada yang mengantongi data guru sertifikasi yang merangkap jabatan dengan pendamping desa, agar dilaporkan ke TA Kabupaten untuk dievaluasi.

"Kalau ada datanya laporkan saja. Kalau memang benar, kami akan usulkan ke Jawa Timur. Karen yang berhak eksekusi adalah Provinsi," tegasnya. (Ita/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 20/09/2024 - 09:09

43

Akhirnya ! Begal Payudara yang Meresahkan Masyarakat Jember Ditangkap

MEMOonline.co.id, Jember- Keresehan warga Jember khususnya kaum Hawa terjawab sudah ketika Polisi bergerak cepat mengamankan seorang yang diduga...

• 20/09/2024 - 08:55

52

Gegara Konflik Lahan, Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN II Pasongsongan Dihentikan Ahli Waris

MEMOonline.co.id, Sumenep- Proyek rehabilitasi gedung SMPN II Pasongsongan terpaksa dihentikan setelah ahli waris pemilik lahan, Taufik, melakukan...

• 20/09/2024 - 08:32

63

Terdakwa Kasus Persetubuhan anak Dibawah Umur Jalani Sidang Kedua

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan terdakwa Mistur warga Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, memasuki sidang...

• 19/09/2024 - 21:43

78

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Tawarkan Operasi Minimal Invasif Pertama di Madura untuk Tumor Gondok dan Payudara

MEMOonline.co.id, Sumenep- Poli Onkologi RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk...

• 19/09/2024 - 21:14

81

Melalui BKPSDM, Pemkab Sumenep Resmi Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui BKPSDM resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS tahun...