Disdik Bekasi Ancam Pidanakan Kepsek SMPN 'Pungli'

MEMOonline.co.id, Bekasi-Cikarang Pusat - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, mengancam akan mempidanakan Kepala Sekolah (Kepsek), terutama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang melakukan pungutan liar (Pungli) berupa uang, dalam pembagian raport disetiap semester kepada siswanya.

pasalnya, tindakan tersebut sudah melanggar aturan pemerintah yang ditetapkan.

Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik kabupaten Bekasi, Kusuma Ridwan mengatakan, tidak ada alasan bentuk apapun bagi pihak sekolah SMPN untuk melakukan pungli raport.

“Kalau pungli ya di pidanakan,kan sudah ada Perbup dan aturan lainya dalam pengelolaan dana bos. Kalau pungli ya di pidanakan” ujarnya kepada Wartawan Senin (8/1/2018).

Ditambahkan, pihaknya sudah melarang keras kepada semua Kepala Sekolah SMPN untuk tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun karena hal itu sudah menciderai program pemerintah yang menggratiskan biaya pendidikan.

“Saya tegaskan tidak diperbolehkan pungutan raport itu” imbuhnya.

Lebih lanjut Ridwan, pihaknya meminta kepada para orang tua siswa jika sudah dimintai uang oleh pihak sekolah agar segera melaporkan kepada Disdik kabupaten Bekasi. Sehingga masalah itu bisa segera ditindak-lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kalau misalnya ada dilaporkan ke Disdik nantinya Disdik akan berkordinasi dengan inspektorat,” katanya.

Masih kata Ridwan, padahal untuk tingkat SMPN di setiap tahunnya siswa mendapat bantuan operasional sekolah (bos) dari pemerintah Rp1.250.000,- persiswa yang diperuntukan segala kegiatan di sekolah. Namun anehnya, masih ada saja oknum kepsek yang memungut kepada siswanya.

“Dari pusat (APBD) Rp.1 juta dari daerah (APBD) Rp.250 ribu persiswanya,” jelasnya.

Pihaknya berharap kepada seluluh kepsek SMPN di kabupaten Bekasi bisa lebih bijak dalam menjalankan tugas. sebab, akibat ada pungutan itu akan berdampak sangat buruk bagi program pemerintah pusat maupun daerah yang menggratiskan biaya pendidikan sampai jenjang sekolah menengah.

“Pada bacalah tuh kepala sekolah supaya pada pinter, kan setiap rapat disosialisasikan agar tidak pungli,” tutupnya.

Diketahui hal ini bermula adanya pengakuan salah satu orang tua siswa yang bersekolah di salah satu SMPN di Kecamatan yang ada di Bekasi yang dimintai uang tebus raport sebesar Rp 40 ribu dan itu diberlakukan untuk semua siswa. Bahkan, menurut pengakuan orang tua siswa jika tidak membayar siswa akan mendapat teguran bahkan dimarahi oleh para guru di sekolah tersebut. (Bam/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 20/09/2024 - 09:09

42

Akhirnya ! Begal Payudara yang Meresahkan Masyarakat Jember Ditangkap

MEMOonline.co.id, Jember- Keresehan warga Jember khususnya kaum Hawa terjawab sudah ketika Polisi bergerak cepat mengamankan seorang yang diduga...

• 20/09/2024 - 08:55

45

Gegara Konflik Lahan, Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN II Pasongsongan Dihentikan Ahli Waris

MEMOonline.co.id, Sumenep- Proyek rehabilitasi gedung SMPN II Pasongsongan terpaksa dihentikan setelah ahli waris pemilik lahan, Taufik, melakukan...

• 20/09/2024 - 08:32

53

Terdakwa Kasus Persetubuhan anak Dibawah Umur Jalani Sidang Kedua

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan terdakwa Mistur warga Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, memasuki sidang...

• 19/09/2024 - 21:43

78

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Tawarkan Operasi Minimal Invasif Pertama di Madura untuk Tumor Gondok dan Payudara

MEMOonline.co.id, Sumenep- Poli Onkologi RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk...

• 19/09/2024 - 21:14

81

Melalui BKPSDM, Pemkab Sumenep Resmi Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui BKPSDM resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS tahun...