Banner Paslon Bupati dan Wabup Pamekasan yang Ditancapkan ke Pohon Menuai Kritikan

MEMOonline.co.id, Pamekasan - Terpampangnya banner dari kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2018, menuai kritikan pedas dari Suara Pemuda dan Mahasiswa Pamekasan (SPMP), Senin (29/01/2018).

Pasalnya, dalam pemasangan banner yang diletakkan dipepohonan itu tak menggunakan tali ataupun pengait lainnya, malah menggunakan paku yang ditancapkan pada pepohonan itu sendiri.

Informasi yang dihimpun memoonline.co.id di lapangan, banner dari kedua paslon "Berbaur dan Kholifah" itu terpampang di sepanjang Jl. Kabupaten, tepatnya dari Barat Pasar Sore sampai ke Pendopo Ronggo Sukowati Pamekasan.

Ach. Fausi, Ketua SPMP, menyikapi persoalan itu menyampaikan, bahwa dirinya sangat menyayangkan adanya banner itu.

"Kami sangat menyayangkan jika dari kedua paslon Berbaur dan Kholifah ini memberikan contoh yang tidak baik pada masyarakat Pamekasan, dengan memampangkan banner paslon itu sendiri tanpa memikirkan kedepannya. Padahal pohon itu seharusnya kita jaga dan pelihara, bukan malah menancapkan paku seperti itu," ucap Fausi Obong, sapaan akrabnya.

"Saya berharap dinas terkait bisa melayangkan surat dan mencopot banner-banner yang menyalahi aturan itu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan, Agus  menyampaikan, "Menanggapi izin dari paslon bupati dan wakil bupati yang marak ditempatkan dipohon-pohon, untuk sementara kami jawab bahwa izinnya tidak ada".

"Kalok yang dulu, perorangan itu ada, yang sekarang banner-banner yang dipaku di sepanjang Jalan Kabupaten, Jl. Pintu Gerbang dan Jl. Raya lainya saya tegaskan tidak ada izinnya," ungkapnya.

Berhubung Kepala DPMPTSP ada rapat di ruang Sekda Pamekasan, beliau akan melaporkannya langsung diforum tersebut mengenai adanya banner yang ditancap itu.

"Kami akan melaporkan ke Tim di rapat ini, kami laporkan tertulis, bahwa pemasangan banner ini tidak berizin," tuturnya.

Serta pihaknya memohon maaf kepada masyarakat, jikalau pihaknya tak bisa menurunkannya langsung, lantaran bukan rananya.

"Sebelumnya kami mohon maaf kepada masyarakat, karena kami tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa menurunkan, tetapi hanya memberitahukan kepada UPD tehnis, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)". (Faisol)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 20/09/2024 - 09:09

41

Akhirnya ! Begal Payudara yang Meresahkan Masyarakat Jember Ditangkap

MEMOonline.co.id, Jember- Keresehan warga Jember khususnya kaum Hawa terjawab sudah ketika Polisi bergerak cepat mengamankan seorang yang diduga...

• 20/09/2024 - 08:55

45

Gegara Konflik Lahan, Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN II Pasongsongan Dihentikan Ahli Waris

MEMOonline.co.id, Sumenep- Proyek rehabilitasi gedung SMPN II Pasongsongan terpaksa dihentikan setelah ahli waris pemilik lahan, Taufik, melakukan...

• 20/09/2024 - 08:32

43

Terdakwa Kasus Persetubuhan anak Dibawah Umur Jalani Sidang Kedua

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan terdakwa Mistur warga Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, memasuki sidang...

• 19/09/2024 - 21:43

75

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Tawarkan Operasi Minimal Invasif Pertama di Madura untuk Tumor Gondok dan Payudara

MEMOonline.co.id, Sumenep- Poli Onkologi RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk...

• 19/09/2024 - 21:14

81

Melalui BKPSDM, Pemkab Sumenep Resmi Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui BKPSDM resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS tahun...